Respons Erick Soal Freeport Telat Bangun Smelter dan Didenda Rp7 Triliun

Menteri BUMN Erick Thohir saat ditemui awak media di Grha Pertamina. (foto Ubaidillah/SWA)

Menteri BUMN Erick Thohir merespons perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal denda keterlambatan pembangunan PT Freeport Indonesia (PTFI) mencapai Rp7 triliun. Komitmen pembangunan smelter ini bagian dari kesepakatan atas izin perpanjangan Freeport di Indonesia. 

Erick mengaku terlambatnya pembangunan smelter oleh Freeport yang tidak sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena adanya pandemi Covid-19. Menurut Erick saat pandemi semua pekerjaan pembangunan berhenti.

“Itu ada (pandemi) Covid-19. Kan apa yg ada di buku sama di lapangan mesti sama persepsinya. Jadi saya bukan membela Freeport ya, (tapi itu) Covid. Pada saat Covid itu ya memang berhenti (pembangunannya),” ujar Erick saat ditemui di Grha Pertamina, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2023).

Kemarin pada Selasa (12/12/2023) bos Freeport McMoran USA Richard Adkerson dan Kathleen Quirk menemui Erick di kantor Kementerian BUMN. Pertemuan ini, kata Erick, membahas kelanjutan pembicaraan yang telah dilakukan di Washington DC November 2023 lalu.

“Kami membahas berbagai perkembangan investasi PT Freeport Indonesia serta memastikan penyelesaian pembangunan Smelter di Gresik, Jawa Timur. Kamis ini, Smelter tersebut akan dibuka dan tahap kedua akan rampung pada Mei tahun depan,” kata Erick.

Pembangunan smelter oleh Freeport merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan hilirisasi industri pertambangan. Freeport sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia dan pembangunan smelter ini menjadi tahap yang ke-1. Nanti tahap 2, Erick mengaku Mei 2024 sudah selesai, tapi mulai beroperasinya dua sampai tiga bulan berikutnya. “Biasa lah, kalau pabrik 2-3 bulan,” ucap Erick.

Erick menilai smelter yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur ini sangat luar biasa. Di mana barang mentah yang biasanya dikirim ke mancanegara,  dengan melakukan hilirisasi di sini, menjadi peningkatan value dan turunannya bisa dilakukan di indonesia. “Tidak dikirim ke negara lain terus,” ungkapnya. 

Baca Juga  penginapan murah di Jakarta Timur terbaru

Diketahui pada Desember 2018, PTFI telah menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah Indonesia yang memungkinkan PTFI untuk tetap beroperasi di wilayah pertambangan mineral Grasberg hingga 2031. Dalam IUPK tersebut, disebutkan bahwa PTFI memiliki hak perpanjangan operasi hingga 2041, dengan syarat PTFI menyelesaikan pembangunan smelter baru dan memenuhi kewajiban perpajakan kepada Pemerintah Indonesia.

Sebelumnya, BPK mencatat nilai potensi denda administratif yang perlu dibayarkan PTFI kepada negara atas keterlambatan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) sebesar US$501,95 juta atau setara Rp7,77 triliun (kurs Rp 15.494). BPK menilai realisasi kemajuna fisik pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *