OJK Minta Bank Aktif Perangi Judi Online

Pemerintah Indonesia terus melakukan pemblokiran terhadap situs judi online. Seperti diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang melarang kegiatan judi, baik offline maupun online, sehingga judi dianggap sebagai kegiatan ilegal.

Meski dilarang, kegiatan judi online di Indonesia masih marak. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa Indonesia darurat judi online. Hal ini merujuk pada banyaknya perputaran uang judi online yang beredar hingga jumlah situs judi online yang diblokir terus bertambah.

Sepanjang bulan Juli sampai Desember 2023, Kominfo telah men-takedown 810.785 konten terkait judi online. Jumlah konten yang ditangani dalam 1 semester tersebut hampir 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konten judi online yang di-takedown sepanjang tahun 2022. 

Kominfo juga telah melakukan pemblokiran sebanyak 4.164 rekening dan 540 akun e-wallet yang terkait kegiatan judi online sepanjang semester kedua tahun 2023. Langkah ini merupakan terobosan yang dilakukan Kominfo bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, dimana pada tahun-tahun sebelumnya, pemblokiran rekening dan e-wallet terkait judi online belum dilakukan.

“Saya juga telah mengirimkan teguran keras dan ultimatum kepada beberapa platform media sosial, diantaranya Meta pada bulan Oktober 2023 dan kepada platform X pada bulan ini (Januari 2024). Teguran keras ini membuahkan hasil dengan pemutusan 1,65 juta konten judi online dan 450.000 iklan terkait judi online oleh Meta sejak bulan Agustus hingga Oktober 2023,” kata Budi, Kamis (11/1/2024).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Erdiana Rae mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan perbankan untuk memblokir rekening-rekening yang teridentifikasi digunakan untuk kegiatan ilegal. Sejak September 2023, OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online.

“Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan. OJK juga meminta bank untuk meningkatkan customer due diligence dan enhanced due diligence (CDD/EDD) untuk mengidentifikasi nasabah/calon nasabah yang masuk dalam daftar judi online atau tindak pidana lainnya melalui perbankan,” kata Dian.

Baca Juga  Kronologi Rifki Bunuh Ibunya Lalu Bacok Ayah di Depok

Selain itu, lanjut Dian, bank juga diminta mengembangkan sistem yang mampu melakukan profiling perilaku judi online sehingga dapat mengenali secara dini aktivitas judi online dan memblokirnya secara mandiri. “Informasi rekening yang diduga terkait dengan judi online dan teknis pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, antara lain Kementerian Kominfo dan industri perbankan,” ujarnya.

Editor : Eva Martha Rahayu

Swa.co.id



Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *